ARTIKEL

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

RABU, 20 JANUARI 2010 04:16 WIB

JAKARTA. Usai Perang Dunia II, perusahaan perminyakan multinasional mulai mengembangkan usahanya di negara dunia ketiga. Perusahaan-perusahaan terkemuka yang mendominasi produksi, pengolahan, dan distribusi migas waktu itu dikenal dengan sebutan ”The Seven Sisters”.

Sebutan ”The Seven Sister” pertama kali dikenalkan oleh pengusaha asal Italia, Enrico Mattei. ”The Seven Sisters” Oil Company tersebut adalah: EXXON, Royal Ducth/Shell, British Petroleum (BP), MOBIL, CHEVRON, GULF OIL, dan TEXACO. Dengan menguasai produksi, pengolahan dan distribusi minyak mentah, ketujuh perusahaan tersebut berhasil meraih untung yang sangat besar ketika terjadi peningkatan konsumi minyak dunia.

Untuk melindungi kepentingan nasional, negara-negara berkembang kemudian mendirikan perusahaan minyak nasional dengan tujuan mengurangi ketergantungan pada perusahaan multinasional untuk pemasokan migasnya. Lahirnya perusahaan minyak nasional juga memberikan pengetahuan industri perminyakan yang bermanfaat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam menilai kinerja perusahaan multinasional di negaranya.

Pada awal 1960, Timur Tengah mulai mengambil alih kontrol perminyakan dunia melalui Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC). Awalnya OPEC didirikan sebagai protes atas usaha ”The Seven Sisters” untuk menurunkan harga minyak yang sangat merugikan negara produsen, dan akhirnya benar-benar menguasai produksi, pengolahan dan distribusi minyak pada tahun 1970. Pamor ”The Seven Sisters” pun mulai meredup.

Seiring dengan bergabungnya beberapa perusahaan “The Seven Sister”, pada tahun 2005 yang tersisa dari “The Seven Sister” adalah ExxonMobil, Chevron, Shell, dan BP.

Pada tanggal 11 Maret 2007, koran Financial Times menyebutkan bahwa saat ini telah lahir apa yang disebut dengan “The New Seven Sister”, yang terdiri dari: Saudi ARAMCO (Saudi Arabia), GAZPROM (Rusia), CNPC (China), NIOC (Iran), PDVSA (Venezuela), Petrobras (Brazil), dan Petronas (Malaysia).


Sumber: “Manajemen dan Ekonomi Migas”, Widjajono Partowidagdo (Anggota Dewan Energi Nasional dari unsur Teknologi Perminyakan) dan beberapa sumber lain.

(ADMINISTRATOR)

Dewan Energi Nasional Dukung PLN Impor Gas

TAMBANG, 10 Mei 2011 | 21.42

Dewan Energi Nasional Dukung PLN Impor Gas

Widjajono Partowidagdo

Saifudin
saifudin@majalahtambang.com

Jakarta – TAMBANG. Anggota Dewan Energi Nasional, Widjajono Partowidagdo menyatakan mendukung rencana PT PLN (Persero) mengimpor gas. Menurutnya, Indonesia lebih baik mengimpor gas dibanding bahan bakar minyak (BBM) yang harganya jauh lebih mahal.

“Gas jauh lebih murah ketimbang BBM yang semakin hari harganya terus naik, dan membuat subsidi membengkak,” ucapnya di sela-sela menjadi pembicara seminar energi di Universitas Trisakti, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2011.

Guru besar ITB ini menjelaskan, harga gas yang dijual kepada masyarakat juga berada dalam kisaran yang jauh lebih murah dibanding harga BBM yang disubsidi untuk masyarakat saat ini.

“Misalnya sektor transportasi, di mana harga keekonomian bensin premium mencapai sekitar Rp9000,- dan dengan subsidi separuh harga, maka harga jualnya menjadi Rp4500 per liter. Sedangkan untuk harga jual gas, per liter secara premiumnya hanya Rp3100 - Rp3500,- sehingga pemerintah tidak perlu mensubsidi,” ungkapnya.

Terkait impor gas, Widjajono menambahkan bahwa pemerintah juga harus siap menyediakan LNG receiving terminal. Sedangkan mengenai sumber pasokan gas itu sendiri, pemerintah bisa mencari pemasok yang mematok harga murah.

“Beberapa waktu lalu misalnya, PLN kan pernah mau impor gas dari Iran. Pasti Iran akan kasih dengan harga murah sekali, karena merupakan penghasil gas nomor dua di dunia dan gasnya belum ada yang diekspor sampai sekarang,” ungkapnya lagi.

Belum lama ini, Senior Manager Gas & Oil Procurment PLN, M Suryadi Mardjoeki mengungkapkan, pihaknya sedang menjajaki kemungkinan impor gas dari Iran dan Kuwait. Produsen dari dua negara itu bahkan datang ke Indonesia untuk menawarkan gasnya kepada PLN.

Rencananya impor gas tersebut akan digunakan PLN untuk pembangkit listrik Muara Tawar, Jakarta dan pembangkit lainnya. Total kebutuhan gas PLN mencapai 2,014 BBTUD di 2011.

PLN ketir-ketir dengan pasokan gas domestik, karena untuk kebutuhan 2,073 BBTUD di 2010 saja, hanya bisa terpenuhi setengahnya.

Pemerintah Hemat 100 Triliun Gunakan Gas Dan Batubara

Oleh Administrator

Rabu, 23 Februari 2011 08:09

Batubara Jakarta, Tambangnews.com.- Pemerintah bisa melakukan penghematan sebesar Rp100 triliun per tahun jika penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi seperti premium, solar dan minyak tanah diganti dengan Bahan Bakar Gas (BBG) dan sumber energi listrik yang mayoritas BBM dialihkan ke batu bara.      “Hal ini disebabkan karena Indonesia masih ketergantungan dalam penggunaan minyak bumi, sedangkan cadangan minyak bumi di Indonesia hanya bertahan hingga 12 tahun kedepan. Di sisi lain, cadangan gas bumi dan batubara sangatlah melimpah,” kata Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Widjajono Partowidagdo dalam acara Pertemuan Ilmiah Tahunan ke  X 2011 & Musyawarah Nasional Assosiasi Panas Bumi Indonesia, Jakarta, Selasa (22/2). Widjajono menegaskan harga jual gas dan batubara lebih murah dari pada harga jual bahan bakar minyak. Menurutnya, untuk bahan bakar minyak transportasi mencapai dua kali lipat dari harga jual gas, sedangkan untuk rumah tangga sekitar tiga kali lipat dari harga gas. Harga bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium Rp4.500 per liter, sebaliknya harga gas Rp3.500 per liter. Begitu pula, pembangkit listrik PLN cenderung masih menggunakan bahan bakar minyak. Ia mengingatkan jika  pemerintah ingin menganti bahan bakar minyak ke bahan bakar gas  atau batu bara, maka pasokannya harus dipersiapkan terlebih dahulu agar tidak terjadi kelangkaan. “Kelangkaan ini dapat terjadi seperti dalam rangka konversi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas elpiji, seperti gas tiga kilo gram,” ujarnya. “Saat itu masyarakat diminta mengganti minyak tanah ke gas, akan  tetapi kita tidak punya pasokan gas, sehingga terjadi kelangkaan,” katanya. (kominfo/EYV/rm)

Masyarakat Balong, Lawan Rencana Pembangunan PLTN Dengan Energi Terbarukan

Jumat, 11 Maret 11 - oleh : bayukrisna

Prof. Widjajono Partowidagdo salah satu anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dalam dialog tentang bahaya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang berlangsung di balai Desa Balong Kecamatan Kembang Jepara pada Jumat (11/03/2011) menyatakan menolak rencana pembangunan PLTN.

Kepada peserta dialog yang rata-rata masyarakat Balong, dia mengaku memang bukan ahli dalam hal PLTN, namun dia menyatakan menolak jika PLTN dibangun dengan cara memaksa. “Jika masih ada cara lain yang lebih aman, mengapa harus memilih Nuklir” Ungkapnya.

Widjajono sangat mendukung upaya masyarakat dalam melakukan aksi penolakan rencana pembangunan PLTN. Bahkan dia juga memberikan penjelasa kepada masyarakat Jepara khususnya warga Balong, agar melakukan aksi dengan membuat program pengembangan energi terbarukan. Sehingga upaya penolakan itu akan semakin kuat dengan aksi riil pengembangan energi terbarukan.

Dia mencontohkan, jenis tumbuhan seperti kemiri sunan dan jarak dapat dijadikan sumber energi terbarukan. Untuk kemiri sunan malah lebih mudah dalam pemanenannya karena tidak usah memetik. Sebab kemiri sunan akan jatuh sendiri jika sudah matang.

Menurutnya, tanaman tersebut dapat dikembangkan di Balong dan sekitarnya sehingga akan benar-benar ada energi yang dikehendaki masyarakat. Tak hanya pengembangan tanaman kemiri dan jarak, pengembangan biogas dari kotoran hewan serta sampah di desa tersebut juga dapat diupayakan menjadi energi alternative untuk membuktikan bahwa memang ada energi yang murah dan lebih aman disbanding dengan PLTN. ( Bayu Krisna )

Pengembangan Investasi Sektor Minyak Bumi dan Gas di Indonesia: Persoalan dan Pemecahannya

Senin, 6 Juli 2009

(Berita Daerah - Nasional) - Selama ini kita telah dininabobokan pemeo yang menyatakan Indonesia adalah negeri yang gemah-ripah loh jinawi dengan kekayaan cadangan sumber daya alam terutama bahan fosil yang besar. Faktanya, cadangan terbukti bahan fosil yang kita miliki seperti minyak bumi sekarang ini adalah lebih kecil dibandingkan negara lain seperti Arab Saudi, Iran, Irak, Venezuela, bahkan Malaysia (lihat tabel 1).  Keadaan hampir serupa juga terjadi pada gas (lihat tabel 2). Mengapa kondisi ini dapat terjadi?

Komparasi Cadangan Minyak Indonesia dengan Sejumlah Negara

No.	Negara	Cadangan terbukti minyak bumi (miliar barel)
1.	Arab saudi	264
2.	Iran	138
3.	Irak	115
4.	Venezuela	87
5.	Malaysia	5,5
6	Indonesia	3,7

Sumber : Widjajono Partowidagdo, 3 Juli 2009

Komparasi Cadangan Gas Indonesia dengan Sejumlah Negara

No.	Negara	Cadangan Terbukti Gas (TSCF)
1.	Iran	982
2.	Qatar	904
3.	Indonesia	106
4.	Malaysia	87
5.	Australia	87

Sumber : Widjajono Partowidagdo, 3 Juli 2009

Catatan : Australia dan Malaysia tidak lama lagi akan melampaui Indonesia karena keduanya agresif melakukan pencarian sumber-sumber gas baru.

Iklim Investasi
Produksi dan penemuan sumber minyak bumi dan gas baru di Indonesia cenderung mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir ini. Adalah iklim investasi yang kurang kondusif sebagaimana ditunjukkan melalui kebijakan yang afleksibel dan inkonsisten dianggap sebagai penyebabnya. Selain itu, kinerja birokrat juga menjadi penyebabnya. Birokrat kita di Pertamina, misalnya, masih perlu ditingkatkan kinerjanya melalui bukti responsivitas dan agresivitas mereka yang tinggi dalam upaya meningkatkan pencarian sumber-sumber baru cadangan minyak bumi dan gas, serta dus peningkatan koordinasi antarsektor dan antar pusat-daerah. Sebagai informasi, Australia, dan Malaysia berhasil meningkatkan cadangan migasnya secara signifikan dikarenakan iklim investasi di sana sangat kondusif untuk bidang migas (Widjajono Partowidagdo, 3 Juli 2009).

Keberpihakan Pemerintah
Keberpihakan pemerintah hingga sekarang masih relatif lemah dalam upaya peningkatan kemampuan nasional di bidang migas. Seyogianya, keberpihakan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan Indonesia yang bereputasi internasional seperti Medco dan Elnusa ditingkatkan. Artinya, perusahaan-perusahaan Indonesia yang berkinerja baik ini perlu dibantu dan diberikan prioritas dalam tender-tender proyek di sektor migas dibandingkan perusahaan asing. Harapannya melalui keberpihakan ini, Indonesia dapat berdikari di sektor migas sehingga tidak bertumpu sepenuhnya pada perusahaan-perusahaan minyak asing.   

Alternatif Pemecahan
Melihat kedua persoalan di atas, kita dapat memperbaikinya sehingga reinvestasi sektor migas di Indonesia dapat ditingkatkan. Bagaimana caranya? Caranya (Widjajono Partowidagdo, 3 Juli 2009) antara lain, kita dapat menggunakan dana depletion premium dari energi tak terbarukan dari sektor migas yang jumlahnya sekitar 10% dari equity to be split (revenue dikurangi recoverable cost). Maksudnya, dari dana depletion premium itu, kita dapat memanfaatkannya untuk, misalnya, peningkatan kualitas informasi bagi penawaran konsesi-konsesi baru di sektor migas, dan mempersiapkan infrastruktur pendukung migas dengan lebih baik lagi kualitas dan kuantitasnya. Selain itu, agar investor tertarik memasuki sektor migas, maka sebaiknya kita tidak memberlakukan harga pasar bila harga premium tinggi (Widjajono Partowidagdo, 3 Juli 2009). Artinya, kelebihan dana yang diperoleh dalam kondisi ini, dana tersebut dapat kita manfaatkan untuk insentif pengembangan sumber daya terbarukan seperti bahan bakar nabati (jarak, misalnya), energi panas bumi, mikrohidro, surya, dan angin.

Konversi BBM ke Gas Terkendala Infrastruktur

Jakarta, Rabu (11/05/2011)

Masalah bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Indonesia bisa diatasi dengan segera dengan konversi ke bahan bakar gas (BBG). Namun masalah infrastruktur masih menjadi kendala. Karena itu, pemerintah harus terlebih dahulu menyediakan infrastruktur untuk penggunaan gas tersebut.

Demikian yang diungkapkan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Widjajono Partowidagdo di Jakarta, Selasa (10/5).

"Jadi kita ingin membuat transisi dari minyak ke gas. Itu mudah, sediakan infrastrukturnya," katanya.

Selama ini gas tidak bisa digunakan sebagai bahan bakar di dalam negri karena tidak ada infrastrukturnya. Padahal harga gas lebih murah daripada harga minyak sebagai bahan bakar.

"Buat receiving terminal LNG sekarang maka selesai masalah gas itu," ujar Widjajono.

Ia mengatakan bahwa selama ini kesulitan pembangunan infrastruktur gas adalah masalah pembebasan lahan untuk receiving terminal dan pipa gas.

Lebih lanjut Widjajono menyampaikan bahwa BBM subsidi sebaiknya dicabut tetapi dengan syarat pemerintah menggantinya dengan BBG.

"Subsidi itu gak apa-apa dinaikkan tapi ada kepastian BBG masuk. Seperti dulu minyak tanah dihapuskan, baru gas masuk," ujarnya.

Untuk langkah awal, BBG bisa digunakan untuk transportasi publik terlebih dahulu seperti bus dan taksi. Jika sudah digunakan untuk transportasi publik, lama-kelamaan kendaraan pribadi juga bisa mengikuti menggunakan BBG.

"Public transportation saja dulu, bus, taksi, dan yang belum juga microbus. Nanti kendaraan pribadi tinggal beli converter kit-nya," pungkas Widjajono.

(mediaindonesia.com)

Stok Dalam Negeri Mengkhawatirkan, Indonesia Bukan Lagi Negara Minyak

Selasa, 31 May 2011 01:55 WIB

SEMARANG, RIMANEWS - Indonesia sebaiknya segera mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya cadangan energi minyak bumi Indonesia saat ini hanya tersisa 3,7 miliar barel dari 56,6 miliar barel sumber daya yang dimiliki atau 0,3 persen dari cadangan minyak dunia.

"Saat ini cadangan energi terbanyak yang dimiliki Indonesia adalah energi non minyak," kata pakar minyak sekaligus anggota Dewan Energi Nasional, Widjajono Partowidagdo, dalam sarasehan Peran LPG Sebagai Alternatif Utama Bahan Bakar Pengganti  yang diselenggarakan PT Alos Bangun Energidi Hotel Gumaya, Senin (30/5).

Menurut Widjajono, Indonesia tidak kaya akan minyak. Karena itulah impor BBM sebesar 600 ribu barel per hari perlu dilakukan pemerintah. Meski selama ini Indonesia mampu memproduksi minyak sebesar 357 juta barel per tahun, dengan jumlah ekspor minyak mentah sebesar 146 juta barel per tahun.

Namun Indonesia juga mengimpor minyak mentah sebesar 93 juta barel per tahun, dan BBM 153 juta barel. Jumlah konsumsi BBM sebanyak 457 juta barel per tahun. "Ada defisit energi sebesar 100 juta barel per tahun. Sebagai negara importir minyak dan tidak memiliki cadangan minyak yang banyak, sangat tidak bijaksana bila pemerintah ikut-ikutan menyelenggarakan harga BBM murah dengan cara subsidi, seperti di negara-negara yang cadangan minyaknya melimpah," paparnya.

Meski begitu, bukan berarti cadangan minyak Indonesia akan segera habis. Cadangan minyak Indonesia terbukti rendah karena sistem fiskal yang tidak fleksibel, dan iklim investasi yang kurang menarik. "Namun sebaiknya kembangkan sebanyak mungkin energi lain yakni batubara, gas, tenaga air, panas bumi, CBM (Coal Bed Methane), serta energi terbarukan. Hal lain yang juga penting adalah lakukan penghematan energi," kata dia.

Widjajono menyarankan, penghematan energi bisa dilakukan melalui mensubstitusi BBM dengan gas seperti minyak tanah yang harganya Rp 6.000 per liter oleh LPG (Liquefied Petroleum Gas) untuk tabung 12 kg adalag Rp 6.000 per kilogram yang setara dengan Rp 3.500 per liter minyak tanah. Sementara untuk tabung 3 kg Rp 4.000 per kilogram atau setara dengan Rp 2.500 per liter minyak tanah.(CN/ian)