Jakarta, Rabu (11/05/2011)
Masalah bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Indonesia bisa diatasi dengan segera dengan konversi ke bahan bakar gas (BBG). Namun masalah infrastruktur masih menjadi kendala. Karena itu, pemerintah harus terlebih dahulu menyediakan infrastruktur untuk penggunaan gas tersebut.
Demikian yang diungkapkan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Widjajono Partowidagdo di Jakarta, Selasa (10/5).
"Jadi kita ingin membuat transisi dari minyak ke gas. Itu mudah, sediakan infrastrukturnya," katanya.
Selama ini gas tidak bisa digunakan sebagai bahan bakar di dalam negri karena tidak ada infrastrukturnya. Padahal harga gas lebih murah daripada harga minyak sebagai bahan bakar.
"Buat receiving terminal LNG sekarang maka selesai masalah gas itu," ujar Widjajono.
Ia mengatakan bahwa selama ini kesulitan pembangunan infrastruktur gas adalah masalah pembebasan lahan untuk receiving terminal dan pipa gas.
Lebih lanjut Widjajono menyampaikan bahwa BBM subsidi sebaiknya dicabut tetapi dengan syarat pemerintah menggantinya dengan BBG.
"Subsidi itu gak apa-apa dinaikkan tapi ada kepastian BBG masuk. Seperti dulu minyak tanah dihapuskan, baru gas masuk," ujarnya.
Untuk langkah awal, BBG bisa digunakan untuk transportasi publik terlebih dahulu seperti bus dan taksi. Jika sudah digunakan untuk transportasi publik, lama-kelamaan kendaraan pribadi juga bisa mengikuti menggunakan BBG.
"Public transportation saja dulu, bus, taksi, dan yang belum juga microbus. Nanti kendaraan pribadi tinggal beli converter kit-nya," pungkas Widjajono.
Demikian yang diungkapkan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Widjajono Partowidagdo di Jakarta, Selasa (10/5).
"Jadi kita ingin membuat transisi dari minyak ke gas. Itu mudah, sediakan infrastrukturnya," katanya.
Selama ini gas tidak bisa digunakan sebagai bahan bakar di dalam negri karena tidak ada infrastrukturnya. Padahal harga gas lebih murah daripada harga minyak sebagai bahan bakar.
"Buat receiving terminal LNG sekarang maka selesai masalah gas itu," ujar Widjajono.
Ia mengatakan bahwa selama ini kesulitan pembangunan infrastruktur gas adalah masalah pembebasan lahan untuk receiving terminal dan pipa gas.
Lebih lanjut Widjajono menyampaikan bahwa BBM subsidi sebaiknya dicabut tetapi dengan syarat pemerintah menggantinya dengan BBG.
"Subsidi itu gak apa-apa dinaikkan tapi ada kepastian BBG masuk. Seperti dulu minyak tanah dihapuskan, baru gas masuk," ujarnya.
Untuk langkah awal, BBG bisa digunakan untuk transportasi publik terlebih dahulu seperti bus dan taksi. Jika sudah digunakan untuk transportasi publik, lama-kelamaan kendaraan pribadi juga bisa mengikuti menggunakan BBG.
"Public transportation saja dulu, bus, taksi, dan yang belum juga microbus. Nanti kendaraan pribadi tinggal beli converter kit-nya," pungkas Widjajono.
(mediaindonesia.com)
